Pemerintah Indonesia bersama sektor perbankan berkomitmen untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di seluruh negeri, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan finansial.
Dukungan ini hadir melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan mendanai sektor perumahan. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan yang saat ini mencapai angka sekitar 15 juta unit, menurut data yang disampaikan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
“Kami berkomitmen memberikan subsidi bunga dalam kisaran 5,5 hingga 6 persen untuk program KUR perumahan, dengan alokasi mencapai Rp130 triliun tahun ini,” tegas CEO BPI Danantara. Subsidi ini diharapkan dapat memberi kelegaan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dalam situasi ekonomi yang menantang.
Menurut CEO, jika penyerapan kredit perumahan mencapai target, maka anggaran lebih besar akan dialokasikan pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut dalam pembiayaan rumah di masa yang akan datang.
Inisiatif KUR sebagai Solusi Permasalahan Perumahan
Inisiatif KUR ini diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah dengan lebih mudah. Dengan langkah tersebut, pemerintah memperlihatkan kepeduliannya terhadap kebutuhan pokok rakyat dalam hal tempat tinggal.
Dari perbankan, suntikan dana senilai Rp200 triliun dari Kementerian Keuangan telah dialokasikan kepada Bank Tabungan Negara. Sebesar Rp25 triliun dapat digunakan untuk mendukung program-program perumahan yang berfokus pada penyediaan tempat tinggal layak bagi masyarakat.
Rencana peluncuran program ini akan resmi dilakukan pada pertengahan Oktober 2025 di Surabaya, dengan Presiden dijadwalkan hadir untuk meresmikannya. Keberadaan kepala negara dalam peluncuran ini menunjukkan seriuasnya dukungan pemerintah terhadap program KUR perumahan.
Tahapan dan Klaster yang Dikembangkan dalam KUR
Di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah pun berencana untuk mengembangkan sosialisasi lebih lanjut tentang KUR pekerja migran. Penguatan ekosistem KUR menjadi kunci untuk memastikan pencapaian yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.
Menteri UMKM pun menambahkan bahwa saat ini KUR akan dibagi menjadi empat klaster, yaitu KUR untuk UMKM, KUR perumahan, KUR pekerja migran, serta KUR padat karya. Ini adalah langkah strategis untuk memfokuskan alokasi anggaran dengan cara yang lebih efektif.
Alokasi anggaran untuk masing-masing klaster pun ditetapkan, dengan total anggaran mencapai Rp280 triliun untuk KUR UMKM dan Rp130 triliun untuk KUR perumahan. Hal ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat dengan lebih efisien.
Realisasi KUR dan Implikasinya untuk Masyarakat
Sejak awal tahun hingga pertengahan September 2025, realisasi KUR sudah menembus Rp190 triliun dengan melibatkan lebih dari 3 juta debitur. Angka ini menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap bantuan pembiayaan ini.
Dalam laporan terbaru, tercatat ada 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur yang berhasil melakukan graduasi dari program KUR. Hal ini menunjukkan bahwa KUR bukan hanya sekadar alat pembiayaan, tetapi juga menjadi pendorong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Komitmen untuk menyediakan dana sebesar Rp13 triliun untuk UMKM akan sangat berarti bagi usaha mikro dan kecil. Terutama, mereka yang bergerak di sektor perumahan dan infrastruktur seperti homestay dan restoran, yang kini memiliki akses lebih baik untuk pembiayaan.