Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk melakukan evaluasi jika tidak ada kesepakatan antara PT Pertamina (Persero) dan badan usaha swasta mengenai pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Proses pengadaan saat ini berada dalam tahap sinkronisasi antara berbagai badan usaha yang terlibat.
Kementerian ESDM telah menetapkan bahwa pengadaan BBM di SPBU swasta, termasuk nama-nama besar seperti Shell dan BP-AKR, dapat dilakukan melalui PT Pertamina. Mantan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga menegaskan pentingnya evaluasi jika kesepakatan di antara pihak-pihak terkait belum tercapai.
“Kalau tidak tercapai (kesepakatan), ini kita evaluasi itu apa yang menyebabkan tidak tercapai,” ungkap Yuliot, saat ditemui setelah acara Green Energy Summit 2025 di Jakarta, pada 23 September 2025. Dengan kata lain, setiap langkah akan diperiksa untuk memahami cacat dalam proses negosiasi tersebut.
Menimbang Urgensi Keberlanjutan Energi di Indonesia
Keberlanjutan energi di Indonesia menjadi topik semakin penting, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi global. Pemilihan sumber energi alternatif dan pengelolaan yang efisien sangat diperlukan untuk menghindari krisis di masa depan.
Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan berpotensi mengancam lingkungan, menciptakan kebutuhan akan solusi yang lebih ramah lingkungan. Strategi transisi ke energi terbarukan harus menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan sumber daya di masa mendatang.
Adanya kesepakatan antara PT Pertamina dan badan usaha swasta dapat menjadi langkah awal yang positif menuju implementasi berkelanjutan. Hal ini juga memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai pasokan BBM di masa yang akan datang.
Pentingnya Kerjasama antara Badan Usaha Publik dan Swasta
Kerjasama antara badan usaha publik dan swasta sangat vital untuk mencapai tujuan pengadaan energi yang efisien. Sinergi ini dapat menciptakan solusi yang lebih baik dari segi biaya dan waktu dalam pengadaan BBM.
Ketika kedua pihak bekerja sama, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam penyediaan energi yang berkelanjutan.
Selain itu, kerjasama ini dapat meningkatkan kapasitas pengadaan dan distribusi energi di seluruh Indonesia. Dengan adanya kombinasi sumber daya, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih lancar dan terorganisir.
Langkah-langkah Evaluasi yang Perlu Ditempuh
Dalam rangka mengevaluasi proses pengadaan BBM, berbagai langkah perlu diambil. Pertama-tama, identifikasi alasan di balik ketidakcapaian kesepakatan harus dilakukan secara menyeluruh.
Tahapan ini meliputi pengumpulan data dari setiap pihak yang terlibat. Analisis mendalam dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai hambatan yang ada dan bagaimana cara mengatasinya.
Pemerintah juga perlu melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi. Dengan berbagai input, diharapkan langkah-langkah selanjutnya dapat diambang dengan tepat dan efektif.
