Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) baru-baru ini mengumumkan penolakan terhadap besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5,73 juta per bulan. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan berbagai alasan yang mendasari penolakan ini yang berasal dari hasil perhitungan kebutuhan hidup yang lebih realistis.
Menurut Said Iqbal, angka UMP yang ditetapkan tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) warga Jakarta. Dalam analisisnya, KHL di DKI Jakarta ditaksir mencapai Rp 5,89 juta per bulan, menjadikan UMP yang ditentukan lebih rendah daripada harapan buruh.
“Jadi kira-kira ada kekurangan sekitar Rp 160 ribu antara yang diminta oleh aliansi buruh Jakarta dengan penetapan Gubernur,” tegasnya dalam konferensi pers daring yang berlangsung pada Rabu (24/12/2025).
Dia mengungkapkan bahwa ekspektasi UMP memang harus mencerminkan nilai yang adil. Menurutnya, penetapan UMP DKI Jakarta seharusnya tidak rendah dari daerah lain seperti Bekasi dan Karawang, yang saat ini lebih tinggi.
“Tidak mungkin upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang,” cetusnya dalam kesempatan tersebut.
Selanjutnya, Said Iqbal juga menyoroti rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif. Namun, dia memperkirakan insentif tersebut tidak sebanding dengan jumlah buruh yang ada di Ibu Kota yang terus meningkat setiap tahunnya.
Di sisi lain, Said Iqbal merujuk pada survei terbaru mengenai biaya hidup (SBH) di DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa angka yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Hal ini memperlihatkan bahwa UMP yang ditetapkan masih sangat jauh dari realitas kebutuhan masyarakat.
Analisis Kebutuhan Hidup Layak Pekerja di Jakarta
Penting untuk memahami angka-angka yang berkaitan dengan kebutuhan hidup layak di Jakarta. KHL yang dihitung oleh para pemangku kepentingan buruh memang cukup tinggi dan mencakup berbagai aspek hidup sehari-hari. KHL ini mencakup biaya untuk pangan, perumahan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Pemahaman yang mendalam mengenai KHL sangat penting untuk memastikan buruh memiliki kehidupan yang layak. Jika UMP tidak mencukupi KHL, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh segmen masyarakat, termasuk dalam hal daya beli dan perekonomian lokal.
Selain itu, revisi terhadap UMP juga perlu mempertimbangkan inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, sangat penting untuk memperbarui UMP secara berkala agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan hidup pekerja.
Dampak Penetapan UMP terhadap Pekerja dan Perekonomian
Pentingnya penetapan UMP yang sejalan dengan KHL tidak dapat diabaikan. Jika UMP yang ditetapkan terlalu rendah, tidak hanya pekerja yang akan rugi, tetapi juga perekonomian lokal akan merasakan dampaknya. Daya beli yang rendah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Ketika pekerja mendapatkan upah yang tidak mencukupi, kemampuan mereka untuk berbelanja akan berkurang. Hal ini tentunya merugikan para pelaku usaha lokal yang bergantung pada konsumsi masyarakat sebagai salah satu penunjang utama pendapatan mereka.
Akibatnya, penurunan daya beli dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran serta masalah sosial lainnya. Untuk mencegah hal ini, penetapan upah minimum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang terjadi.
Argumentasi Buruh Terhadap UMP yang Ditetapkan
Dari sudut pandang buruh, penentuan UMP harus mencerminkan kondisi pasar serta kekuatan likuiditas mereka. Buruh mengharapkan adanya transparansi dalam proses perhitungan UMP yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka ingin melihat data yang akurat dan relevan mengenai biaya hidup yang mencakup seluruh aspek kebutuhan.
Aliansi buruh di Jakarta telah menyampaikan penolakan mereka dengan harapan agar pemerintah mau mendengar dan mempertimbangkan suara mereka dalam kebijakan penetapan UMP. Suara buruh adalah faktor penting yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan besaran UMP untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Jika kebijakan UMP tidak mencerminkan kebutuhan nyata dari buruh, maka akan ada potensi protes atau aksi unjuk rasa yang bisa mengganggu ketenangan dan stabilitas sosial. Keberlanjutan industri harus mempertimbangkan kesejahteraan para pekerjanya sebagai suatu prioritas.
Kesimpulan dan Harapan untuk Penetapan Upah Minimum yang Adil
Menimbang semua pandangan dan analisis yang ada, sangat penting untuk mencari solusi yang tepat mengenai penetapan UMP. Buruh dan pemerintah harus saling berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Penetapan UMP harus dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan hidup pekerja.
Semoga ke depannya pemerintah dapat lebih responsif terhadap suara buruh, serta memastikan bahwa UMP yang ditetapkan dapat memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tingkat kesejahteraan buruh akan meningkat, dan secara bersamaan, perekonomian Jakarta juga akan semakin tumbuh dan berkembang.
Langkah menuju upah yang lebih adil adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam proses ini, semua pihak, dari pemerintah hingga pemangku kepentingan buruh, perlu bersinergi untuk menghindari konflik dan menciptakan solusi yang berkualitas.
