Prabowo Ungkap Rencana Pangkas Jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini terlibat dalam dialog penting dengan CEO Forbes, Steve Forbes, selama acara Forbes Global CEO Conference 2025. Diskusi ini digelar di The St. Regis, Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 2025, dan menyoroti perubahan signifikan yang direncanakan untuk perusahaan-perusahaan milik negara.

Dalam perbincangan tersebut, Prabowo menyampaikan arahan yang jelas kepada CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengenai kebutuhan untuk merasionalisasi perusahaan-perusahaan pelat merah. Ia mengemukakan keinginan untuk mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih realistis, yakni 200 hingga 240 perusahaan.

Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan BUMN dengan standar internasional yang tinggi. Ia meminta agar Danantara Indonesia menggali potensi untuk menemukan talenta terbaik guna mengelola perusahaan-perusahaan tersebut secara efisien dan efektif.

“Saya yakin bahwa tingkat pengembalian investasi yang masih rendah, yaitu 1% atau 2%, harus ditingkatkan,” ungkap Prabowo dengan optimisme. Dia menekankan bahwa dalam upaya memperbaiki kinerja, keterlibatan ekspatriat dalam posisi kepemimpinan BUMN menjadi suatu langkah strategis.

Menurut Prabowo, dengan keterlibatan orang asing yang berpengalaman, perusahaan-perusahaan pelat merah dapat dikelola dengan lebih baik. Hanya saja, ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik yang perlu dijembatani untuk mencapai tujuan tersebut.

Menghapus Tantiem dan Mengurangi Komisaris BUMN

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan sebelumnya, termasuk penghapusan tantiem untuk pejabat dan pemangkasan jumlah komisaris di perusahaan BUMN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan berkontribusi pada penghematan besar setiap tahunnya.

CEO Danantara Indonesia menyatakan bahwa efisiensi dalam manajemen BUMN dapat menghemat anggaran hingga 500 juta dolar AS, setara dengan sekitar Rp 8,28 triliun per tahun. Sebelumnya, jumlah komisaris di setiap perusahaan bisa mencapai hingga lima ribu.

“Kita dapat melihat bahwa pengurangan jumlah komisaris tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengawasan. Semua BUMN harus beroperasi dengan tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Pemangkasan ini membuka peluang agar pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan responsif terhadap tantangan yang ada. Dengan demikian, diharapkan perusahaan-perusahaan pelat merah dapat beroperasi secara optimal di pasar yang semakin kompetitif.

Pandangan tentang rekrutmen komisaris juga menjadi sorotan. Sebelumnya, tidak jarang jumlah komisaris dalam satu perusahaan bisa mencapai 12 hingga 14 orang, yang dianggap tidak efisien. Dengan pemangkasan, diharapkan struktur organisasi menjadi lebih ramping.

Pentingnya Tata Kelola yang Baik dalam BUMN

Prabowo menegaskan bahwa setiap perusahaan BUMN harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini termasuk transparansi dalam laporan keuangan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Tata kelola yang baik dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai pilar perekonomian nasional.

Sebuah pendekatan yang proaktif dalam pengelolaan BUMN diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk memasukkan unsur inovasi dalam strategi yang diimplementasikan.

Di samping itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi dapat berjalan dengan baik. Rencana yang strategis dan terencana harus didukung oleh pemimpin yang visioner.

Pada akhirnya, harapan Prabowo adalah agar BUMN menjadi lebih berdaya saing di kancah internasional sekaligus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Rencana Ke Depan untuk Kinerja BUMN yang Lebih Baik

Ke depannya, Prabowo berharap bahwa seluruh BUMN dapat diubah menjadi perusahaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial yang positif. Inovasi dan modernisasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Memilih pemimpin yang tepat dan memberikan mereka kebebasan untuk berinovasi akan menjadi langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan. Prabowo optimis bahwa talenta-talent asal Indonesia atau ekspatriat yang ahli di bidangnya mampu membantu meningkatkan daya saing BUMN.

Lebih dari itu, penekanan pada kerja sama antara berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, sangat diharapkan dapat mempercepat laju perubahan yang diinginkan. Sinergi ini diharapkan mampu membuka jalan bagi BUMN menuju era baru yang lebih cerah.

Dengan berbagai perubahan yang direncanakan, harapan besar muncul agar BUMN mampu kembali tampil sebagai lokomotif perekonomian nasional. Langkah ini tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik.

Kesuksesan langkah-langkah ini akan tergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMN. Semoga visi tersebut dapat tercapai guna memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global.