Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini meminta Dinas Perhubungan DKI untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan antara pengemudi angkutan kota (angkot) dan layanan transportasi terintegrasi JakLingko. Hal ini menyusul protes yang muncul terkait dengan tumpang tindih trayek di kawasan Pulogadung dan Kampung Melayu.
Protes ini mencuat ketika sopir angkot M02 merasa dirugikan oleh rute operasional JakLingko JAK41 yang dinilai mengganggu jalur yang telah mereka laksanakan. Sebagai dampak dari protes tersebut, layanan JakLingko di rute tersebut sempat dihentikan untuk sementara waktu, menciptakan ketegangan antara pengemudi angkot dan penyedia layanan baru.
“Saya sudah meminta Dishub untuk menindaklanjuti masalah ini. Ternyata, mereka juga telah diperintahkan untuk melakukan hal tersebut sejak kemarin sore,” ungkap Pramono saat menggelar pertemuan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Senin (3/11/2025).
Urgensi Komunikasi Antara Dinas dan Pengemudi Angkot
Pramono menekankan betapa pentingnya agar Dishub DKI menjalin komunikasi yang baik dengan para sopir angkot. Ia percaya bahwa dialog yang terbuka bisa mencegah kesalahpahaman yang bisa berujung pada konflik lebih lanjut.
“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah dalam penyelenggaraan transportasi umum tidak hanya efisien tetapi juga menghormati keberadaan mereka yang telah mengoperasikan angkot di jalur tersebut,” katanya dengan tegas.
Komunikasi yang baik ini menurutnya merupakan fondasi dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan harmonis. Sebab, setiap perubahan yang diusung oleh pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan semua pelaku di bidang transportasi.
Keseimbangan Antara Modernisasi dan Perlindungan Mata Pencaharian
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi layanan transportasi dengan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk melibatkan semua stakeholder dalam setiap kebijakan yang diambil.
“JakLingko adalah bagian dari visi kita untuk membangun sistem transportasi yang lebih efisien. Namun, kita tidak boleh melupakan nasib pengemudi angkot yang selama ini mengandalkan trayek yang sama,” jelasnya.
Pramono menegaskan bahwa setiap inovasi transportasi harus diperhitungkan dengan matang agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menghadapi perubahan yang cepat di sektor transportasi.
Mendorong Pelaksanaan Sosialisasi yang Menyeluruh
Pramono juga mengungkapkan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan. Dengan adanya informasi yang jelas, diharapkan para pengemudi angkot dapat memahami perubahan yang berlangsung dan alasan di baliknya.
“Dinas Perhubungan perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada semua pihak. Hal ini akan menciptakan suasana yang lebih kondusif,” ungkapnya. Jika para pengemudi merasa terlibat dan dipahami, akan lebih mudah untuk mendorong kerjasama di lapangan.
Sosialisasi ini juga mencakup edukasi tentang manfaat sistem transportasi terintegrasi, agar pengemudi angkot dapat melihat sisi positif dari perubahan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan pengemudi sangatlah penting untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.
Harapan untuk Penyelesaian yang Damai dan Adil
Dengan situasi yang ada, Pramono berharap agar penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan sosial serta keharmonisan antara pengemudi angkot dan pengguna jasa layanan transportasi baru.
“Saya percaya kita bisa menemukan solusi yang saling menguntungkan. Komunikasi dan comprehenive engagement akan jadi kunci untuk mencapai hal itu,” kata Pramono optimis.
Dia juga menekankan bahwa penyelesaian masalah ini bukan hanya tugas Dishub, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Dengan menangani isu ini secara komprehensif, diharapkan semua pihak bisa merasakan dampak positifnya.
